-->

Bansos dari Pemprov Jabar Bakal Didistribusikan untuk Warga Subang Terdampak COVID -19

OOlahragapluskesehatan, SUBANG - Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Sosial dikabarkan besok Ahad (26/4/2020) akan melaunching perdana pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinamakan Miskin Baru (Misbar) bagi warga terdampak COVID-19, di Kantor Pos Subang, Jln.Ahmad No.36 Yani Subang.

Acara tersebut juga akan dihadiri langsung oleh Bupati Subang H.Ruhimat dan Wakilnya Agus Masykur Rosyadi,  unsur Forkopimda, Kacab Kantor Pos Subang, Camat, dan tamu undangan lainnya.

Saat dikonfirmasi, Kabag Komunikasi dan Pimpinan Pemkab Subang, Euis Hartini membenarkan hal tersebut.

Pemprov Jabar Bakal Didistribusikan untuk Warga Subang
Pemprov Jabar Bakal Didistribusikan untuk Warga Subang ( Foto : Ist )

Iya benar besok jam 09.00 pagi ada pendistribusian perdana bansos dari Pemprov Jabar untuk warga subang terdampak COVID-19,”ungkapnya, Sabtu  (25/4/2020) malam.

Rencananya, pendistribuan bansos itu akan disalurkan oleh para petugas kantor Pos Subang sesuai kerjasama pihak Pemprov Jabar.

Soal jumlah yang pasti warga Subang terdampak COVID-19 yang bakal menerima bantuan tersebut, pihak Dinsos Subang belum ada yang bisa dimintai keterangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada
Sembilan pintu bantuan yang berhak warga terdampak COVID-19 saat ini.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil kembali menjelaskan ada sembilan pintu bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kelompok warga miskin lama. Kedua, program Kartu Sembako yang akan diberikan kepada kelompok miskin lama.

Dalam pandemi COVID-19 ini jumlah penerima Kartu Sembako diputuskan oleh Pemerintah Pusat diperluas dari 2,6 juta penerima menjadi tambahan 1 juta penerima,” ujar Kang Emil.

Pintu bantuan ketiga Sembako Presiden. Bantuan ini khusus diberikan kepada warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi yang sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk bantuan ini Jabar mendapat jatah sekitar 450 ribu kepala rumah tangga.

Jadi, Kota Bogor mohon izin – karena ini di luar kewenangan saya – memang tidak masuk daftar penerima bantuan Sembako Presiden. Alasannya hanya untuk yang menempel kepada Jakarta. Mohon maaf di luar kendali saya,” tuturnya.

Pintu keempat bantuan dari Kementerian Sosial berupa uang tunai. Untuk bantuan ini, Provinsi Jabar mendapat jatah 1 juta kepala rumah tangga penerima. Sedangkan bantuan pintu kelima adalah Dana Desa.

Sudah diputuskan jatah warga desa yang dibantu oleh dana desa setara Rp600 ribu kali tiga bulan sejumlah ada 1.046.000 penerima,” jelas Kang Emil.

Pintu bantuan keenam adalah kepada pengangguran dan yang kena PHK dengan statusnya adalah kepala keluarga. Jabar diberi jatah 937 ribu kepala keluarga dengan angka Rp600 ribu dikali tiga bulan.

Pintu bantuan ketujuh, dari Pemda Prov Jabar bansos Rp500 ribu dengan 1/3 tunasi dan 2/3 sembako. Pintu bantuan kedelapan adalah bantuan dari bupati/wali kota. Menurut data sementara yang sudah masuk ke Pemda Provinsi Jabar, jumlah penerima bantuan yang akan dibantu melalui anggaran pemda kabupaten/kota sebanyak 620 ribu rumah tangga.

Terakhir bantuan pintu kesembilan adalah gerakan kemanusiaan pembagian makanan atau nasi bungkus untuk mereka yang tidak ber-KTP, ber-KK, gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan lain-lain,” ujarnya.

Kang Emil menambahkan, bantuan dari Pemda Provinsi Jabar dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, bantuan provinsi untuk menutupi DTKS yang masih kurang; kedua bantuan provinsi yang mayoritas untuk non-DTKS; dan ketiga bantuan provinsi yang akan dicadangkan untuk warga yang terlewat pendataan.

Pada kesempatan ini, Kang Emil pun meminta agar pemda kabupaten/kota di Jabar merealokasi anggaran untuk pecepatan penanganan dampak sosial pandemi COVID-19 minimal 10 persen dari total APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020.

Menurut Kang Emil masih banyak pemda kabupaten/kota di Jabar yang merealokasikan anggarannya di bawah 10 persen. Gubernur menggarisbawahi bahwa Menteri Dalam Negeri menginginkan bupati/wali kota merealokasi di atas atau minimal 10 persen.

Kita harus berpartsipasi minimal untuk kebutuhan darurat ini tolong geser lagi, karena diyakini proyek-proyek konstruksi pun tidak akan berlangsung dan tidak akan bisa dilelang dengan situasi COVID-19 ini,” jelasnya.

Penulis : Galih.
Editor : Sandi.

Baca juga

Post a comment